Hukum Bisnis Pertemuan 3


Mata Kuliah : Hukum Bisnis/Business Law

Kampus : STMIK Muhammadiyah Jakarta

JAMINAN HUTANG

Berdasarkan pasal 1131 KUHPer, jaminan kebendaan ada 2 :

Jaminan Umum : Semua benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan utang dibuatnya

Jaminan Khusus : Penentuan/penunjukan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yaitu sebagai jaminan hutangnya kepada kreditur, dimana jika debitur wanprestasi atas pembayaran hutangnya hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebit harus terlebih dahuulu (preferens) dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran hutangnya, sedangkan jika ada sisanya baru dibagikan kepada kreditur yang lain (kreditur kongkuren)

Prinsip jaminan hutang

  1. Jaminan teritorial
  2. Prinsip assesoir
  3. Prinsip hak preferensi
  4. Prinsip ikutan objek
  5. Prinsip ikutan piutang

Hak Tanggungan : hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu, diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu (kreditur pemegang hak tanggungan) dibandingkan kreditur-kreditur lainnya

Ciri-ciri hak tanggungan

  1. Hak tanggungan memberikan hak preferensi (hak yang didahulukan) kepada pemegang hak tanggungan
  2. Hak tanggungan mengikuti objek (tanah) yang dijamin dalam tangan siapa hak tanggungan tersebut berada
  3. Hak tanggungan memenuhi asas spesialis sehingga pihak ketiga akan memberikan kepastian hukum
  4. Hak tanggungan mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya

Objek Hak Tanggungan

  1. Hak milik atas tanah
  2. Hak guna tanah
  3. Hak guna bangunan
  4. Hak pakai atas tanah negara,sepanjang hak pakai tersebut didaftarkan mempunyai sifat yang dapat dialihkan
  5. Hak pakai atas tanah milik
  6. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut
  7. Rumah susun
  8. Bawah tanah sepanjang secara fisik ada hubungan dengan bangunan yang ada di atas tanah

Surat kuasa membebankan hak tanggungan

  1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan hal lain selain dari kuasa membebankan hak tanggungan
  2. Tidak membuat kuasa subsitusi
  3. Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan,jumlah hutang serta identitas para pihak dan debitur (jika debitur bukan pemberi hak tanggungan)
  4. Surat kuasa memberikan hak tanggungan tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau hapus karena apapun kecuali jika kuasa tersebut sudah digunakan atau sudah berakhir jangka waktunya
  5. Atas pemberian hak tanggungan harus sudah dibuat selmbat-lambatnya dalam jangkat waktu satu bulaan (untuk tanah yang sudah terdaftar) dan untuk tanah yang belum terdaftar

Eksekusi hak tanggungan

  1. Secara fiat eksekusi (lewat penetapan Hakim) dengan memanfaatkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan. Hal demikian perlu diperjanjikan terlebih dahulu
  2. Secara parate eksekusi, dengan menjual sendiri (tanpa campur tangan pengadilan ) lewat suatu pelelangan umum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: harus diperjanjikan oleh para pihak
  3. Secara parate, dengan menjual sendiri (tanpa campur tangan pengadilan) secara dibawah tangan dan tanpa lewat pelelangan umum. Apabila diperjanjikan oleh para pihak agar memperoleh harga tertinggi,sebelum diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan,diumumkan sedikitnya 2 hari lewat surat kabar
  4. Eksekusi gugatan lewat Pengadilan

 

JAMINAN FIDUSIA

Dalam UU No. 42 th 1993, fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan

Prinsip fidusia

  • Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai hak jaminan saja bukan sebagai pemilik sebenarnya. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi hutang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur
  • Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia dikembalikan kepada pemberi  fidusia
  • Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya maka sisa hasil penjulan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

Akta dalam fidusia

  • Berupa akta notaris
  • Haruslah dibuat dalam Bahasa Indonesia
  • Haruslah berisikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  1. Identitas pemberi fidusia
  2. identitas penerima fidusia
  3. haruslah dicantumkan hari,tanggal dan jam  pembuatan fidusia
  4. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
  5. Berapa nilai penjaminannya
  6. Berapa nilai yang menjadi objek jaminan objek fidusia

Objek fidusia

  1. Benda tersebut harus dimiliki dan dapat dialihkan secara hukum
  2. Dapat atas benda tidak berwujud
  3. Benda tidak bergerak
  4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
  5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik
  6. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
  7. Termasuk klaim asuaransi dari benda yang menjadi objek fidusia
  8. Benda persediaan (stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia

Hak preferensi dari pemegang fidusia

Hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan utangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.

Hapusnya Fidusia

  1. Hapusnya utang yang dijaminkan
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
  3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Motivasi dilakukan lintas negara :

  1. Peningkatan prestise perusahaan
  2. Memperkuat kompetisi pasar
  3. Memperkuat bisnis utama
  4. Memperkecil biaya produksi
  5. Mendapatkan produk pendukung
  6. Memperluas pasar
  7. Untuk mendapatkan biaya (termasuk) buruk yang relatif murah
  8. Kontrak dengan komitmen

Pengaturan tentang perusahaan asing

  • Keterbukaan informasi kepada publik
  • Pertukaran mata uang
  • Arus deviden

 

Larangan-larangan dalam merger dan akuisis

  • Merger tidak boleh menimbulkan monopoli atau menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar. Apabila terjadi yang dirugikan baik masyarakat konsumen atau pesaing bisnis
  • Hukum tentang merger dan akuisisi ini menyediakan berbagai perangkat dan upaya hukum yang melarang merger yang merugikan

Pihak-pihak yang lain yang cenderung dirugikan karena merger dan akuisisi

  • Salah satu atau kedua perusahaan yang melakukan merger dan akuisis
  • Pihak pemegang saham minoritas dalam perusahaan-perusahaan tersebut
  • Pihak karyawannya
  • Pihak kreditur

 

One thought on “Hukum Bisnis Pertemuan 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s